Tugas

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Agama dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Agama, paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian Agama;
6. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
   • Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
   • Telah dinyatakan terbuka berdasarkan putusan ajudikasi, pengadilan, atau Mahkamah Agung;
   • Telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
   • Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan guna memenuhi hak atas Informasi Publik;
8. Mengoordinasikan:
   • Pengumpulan seluruh Informasi Publik berkala, serta merta, dan setiap saat;
   • Pengumpulan Informasi yang Dikecualikan;
   • Pengumuman informasi melalui media efektif dan efisien;
   • Penyampaian informasi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami;
   • Pemenuhan permohonan informasi yang dapat diakses publik;
   • Pengklasifikasian dan pengubahan klasifikasi informasi;
   • Prosedur keberatan dan proses layanan berjalan dengan baik;
9. Melakukan Uji Konsekuensi bersama PPID Unit eselon I;
10. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi;
11. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
12. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi;
13. Mengembangkan kompetensi petugas layanan informasi;
14. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi;
15. Menyediakan informasi mutakhir di portal Kementerian Agama dan sistem PPID;
16. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi minimal 1 kali per bulan;
17. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;
18. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
19. Membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan kepada Atasan PPID;
20. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan serta menyampaikannya ke Komisi Informasi Pusat;

Fungsi

Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Agama Pusat dan Daerah.

Wewenang

1. Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Agama;
2. Memutuskan informasi dapat diakses/tidak berdasarkan Uji Konsekuensi bersama PPID Unit Eselon I Pusat;
3. Menolak permohonan secara tertulis jika informasi termasuk yang dikecualikan, serta memberikan hak dan tata cara keberatan;
4. Menghadiri rapat pembahasan PPID tingkat kementerian/lembaga;
5. Meminta informasi ke PPID Unit jika informasi dikuasai oleh mereka;
6. Melakukan koordinasi dalam menyelesaikan keberatan;
7. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit terkait termasuk unit hukum;
8. Mengusulkan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
9. Koordinasi penyediaan informasi mutakhir pada portal dan sistem PPID;
10. Melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi ke Komisi Informasi;
11. Melakukan sosialisasi pemahaman keterbukaan informasi publik;
12. Pembinaan PPID Unit Kemenag Pusat dan Daerah;
13. Monitoring pelaksanaan PPID Unit di seluruh satuan kerja;